Nelayan Banyuwangi Terima Hibah 2 Kapal Hasil Rampasan Illegal Fishing dari KKP

BANYUWANGI - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyerahkan dua kapal ikan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan kepada kelompok usaha bersama (KUB) nelayan Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (30/3/2024).

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono secara simbolis menyerahkan 2 (dua) unit kapal pelaku IUUF (illegal fishing) yang dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di kawasan Kampung Nelayan Plengsengan Mandar, Banyuwangi.

Baca juga: Produser Film 'Sepeda Presiden' Avesina Soebli Bincang-Bincang di Podcast TNI AL

Wahyu menjelaskan jika kapal tersebut berasal dari barang rampasan yang sudah ditetapkan pengadilan menjadi milik negara. Menurutnya, agar barang rampasan dapat bermanfaat, KKP memiliki kebijakan Tangkap-Manfaat, salah satunya dengan menyerahkan kapal tersebut kepada Pemkab Banyuwangi untuk mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan.

Baca juga: Kompak, TNI - Polri Gelar Latihan Bersama

"Kebijakan kita sekarang adalah bagaimana penegakan hukum yang kita lakukan bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan nelayan. Jadi, kalau dulu kapal rampasan itu ditenggelamkan, sejak sekarang kita bicara dengan kejaksaan untuk KKP sumbangkan ke nelayan yang masih menggunakan kapal tradisional. Yang sudah selesai (diproses-red), kita serahkan saja ke pemda untuk nelayan, " kata Wahyu.

Dua kapal tersebut bernomor lambung KG. 9464 TS berukuran 106, 67 GT dan kapal ikan KG. 9269 TS bertonase 60, 05 GT merupakan kapal ikan asing berbendera Vietnam yang merupakan tangkapan Kapal Pengawas HIU 11 di bawah naungan Stasiun PSDKP Pontianak pada tanggal 10 September 2022. Pada saat itu KG 9464 TS telah melakukan penangkapan ikan secara bersama-sama dengan kapal pasangannya yakni KG 9269 TS.

Baca juga: Danlanal Banyuwangi Pimpin Apel Khusus Sambut Malam Pergantian Tahun

Diketahui kapal tersebut tidak memiliki dokumen kapal, tidak memiliki dokumen-dokumen yang diharuskan pada peraturan yang berlaku serta melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan yaitu Pair Trawl dengan barang bukti muatan ikan campuran di dalam palka.

Wahyu menambahkan, Banyuwangi menjadi salah satu prioritas yang mendapat hibah kapal hasil rampasan untuk diserahkan ke nelayan. Harapannya, pengelolaan kapal yang dilakukan nelayan Banyuwangi bisa menjadi contoh bagi daerah lain.

Baca juga: Sedang Sandar, 4 Perahu Gardan Terbakar Di Dermaga Ujung Muncar

"Saya punya keyakinan Banyuwangi bisa menjadi contoh baik bagaimana pemanfaatan kapal ini kelak. Saya yakin pengelolaan kapal bantuan di Banyuwangi bisa berjalan dengan baik, " imbuh Wahyu.

Baca juga: Situbondo Bakal Menjadi Pangkalan Khusus Kapal Selam TNI AL

Kapal bantuan tersebut masing-masing berkapasitas 106, 67 GT dan 60, 05 GT. Dengan kapal tersebut nelayan bisa menangkap ikan dengan jarak yang lebih jauh dan daya tampung tangkapannya lebih banyak.

"Karena ini kapal besar, tentu nelayan butuh upgrade pengetahuan untuk mengoperasikannya. Jika dibutuhkan pelatihan, kami siap bantu. Ada Balai Pelatihan di Banyuwangi yang siap untuk melatih, " tambahnya.

Sementara itu, Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan rasa terima kasih kepada KKP yang telah memberikan bantuan kapal pada nelayan Banyuwangi. Bantuan tersebut akan sangat bermanfaat bagi para nelayan Banyuwangi.

"Kami berharap ini dengan kapal yang lebih besar, tentunya hasil tangkap nelayan lebih banyak, yang ujungnya pada peningkatan kesejahteraan nelayan. Dan tentunya akan berdampak pada produksi perikanan tangkap, " kata Ipuk. 

Sektor perikanan diakuinya sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di kabupaten ujung timur Pulau Jawa tersebut. Dalam setahun produksi perikanan Banyuwangi bisa mencapai 49, 37 ribu ton dengan jumlah nelayan mencapai 29 ribu orang.

Baca juga: Al Muzammil Usul Pendekatan Kesejahteraan Nelayan untuk Atasi Konflik Natuna

"Saya juga berpesan kepada penerima agar kapal ini dimanfaatkan dengan baik, dijaga, dirawat sebaik-baiknya. Dinas Perikanan akan mendampingi pengelolaannya, " pesan Ipuk. (humas/kab/bwi)